Mhd Wahyu NZ

Pernyataan aneh ini muncul dari seorang Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informasi Kota Banjarbaru, Antonie Arpan. Beliau menyatakan melalui media massa (Metro Banjar, 28/2/2013) bahwa, "Tapi kami maklumi juga bila ada yang sudah lebih dulu menaikkan tarif Rp2.000,- untuk roda dua".

Pokok masalah adalah, adanya seseorang yang kesal karena ditarik parkir roda dua sebesar Rp2000 di Banjarbaru, sementara diketahui selama ini tarifnya adalah Rp1000,- kecuali ada event atau acara khusus.

Secara resmi, tarif Rp1.000,- tersebut adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yang masih berlaku tentang hal terkait.
Bagaimana dengan tarif parkir roda dua sebesar Rp2000,-?
Itu masih wacana, yang bahkan tidak masuk dalam PROLEGDA Banjarbaru 2013!

Artinya, masih jauh dari sebuah dasar hukum yang jelas dan berlaku.
Perlu digarisbawahi, bahwa ini bukan soal nominal uang, melainkan soal penegakan aturan dan betapa anehnya komentar KADISHUBKOMINFO Kota Banjarbaru tersebut di a…

Baca berita tentang Koperasi Idaman Banjarbaru yang dimuat oleh Harian Umum Metro Banjar pada Sabtu (16/2/2013) tempo hari? Jika belum, maka prinsipnya adalah bahwa sampai saat ini ternyata tidak ada pertanggungjawaban yang jelas tentang simpanan dan aset koperasi lainnya tersebut.

Bahkan, secara sekaligus dua orang pejabat Eselon II di lingkungan Pemko Banjarbaru yang berkomentar pada berita tersebut. Untuk baca kliping beritanya, silakan klik gambar yang ada pada tulisan ini.

Sebagai orang yang sama sekali bukanlah pegawai di Pemko Banjarbaru, hal ini tetap menarik. Tentu dengan dasar logika yang sangat sederhana, bahwa Koperasi Idaman adalah sebuah institusi yang erat kaitannya dengan Pemko Banjarbaru. Jika begini adanya, kira² akan bagaimanakah kemampuan Pemko Banjarbaru dalam menggerakkan koperasi di Banjarbaru?

Sementara untuk soal lain, menyangkut pertanggungjawaban simpanan, aset dan lain sebagainya, sudah tentu para anggotanya yang lebih memiliki keterkaitan secara langsung. …

Kota Banjarbaru itu adalah daerah yang miskin kekayaan alam dengan luas wilayah yang mungkin paling imut di Kalimantan Selatan.

Sebab itulah Banjarbaru perlu mendorong faktor-faktor lain yang dimiliki. Sudah lama kita selalu bicara -semisal- Banjarbaru yang memiliki keuntungan posisi geografisnya. Namun, apa yang telah dilakukan dengan keuntungan itu, serta banyak hal lainnya?

Sekarang, jika mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, maka diutamakan pada sejumlah hal berikut:
Periklanan;Arsitektur;Pasar seni dan barang antik;Kerajinan;Desain;Fashion (mode);Film, video, dan fotografi;Permainan interaktif;Musik;Seni pertunjukan;Penerbitan dan percetakan;Layanan komputer dan piranti lunak;Radio dan televisi; danRiset dan pengembangan Saat ini, satu-satunya hal yang diperhatikan Pemko Banjarbaru adalah soal periklanan. Hal yang paling terkini adalah rencana kenaikan biaya pemasangan reklame. Itu saja. Lantas, bagaimana seyogyanya peran Peme…