Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus, 2017

"Katupat Batumis" di Warung Ketupat Hj. Ramlah Martapura

Gambar
Kalau siang-siang itu nyarinya makan siang, maka itu memang sudah sewajarnya. Sebab itulah, tempo hari menghubungi Warm, yang bekerja di Kab. Banjar itu buat makan siang. Karena sedang belum tahu mau menu apa dan dimana, jadinya berserah diri saja kepada beliau. Kesepakatannya: Jam 12 siang akan jemput beliau dikantornya, dan kemudian terserah beliau saja mau mengarahkan kemana. Yang pada perkembangannya, lanjut lagi jemput seorang kawan lainnya, di kantor yang berbeda. Pak Ramli namanya.

"Ketupat Betumis!" demikian menu yang diucapkan oleh Warm disusul dengan memberikan petunjuk dimana warung yang dimaksud dan akan dituju. Yang kemudian ternyata diketahui bernama Warung Ketupat Hj. Ramlah di Pasar Papan, Martapura. Ngeeeeng... jadilah meluncur ke sana, bertiga. Dengan niat yang konsisten: makan siang!

Alhasil, jadilah sampai di Warung Ketupat Hj. Ramlah, di Pasar Papan, Martapura ...


Ketupat Betumis atau Katupat Batumis dalam lidah Orang Banjar, ya memang adalah menu yang t…

(Download) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Gambar
Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) atau biasa disebut UU Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) ini disahkan pada pada 15 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

UU Nomor 7 Tahun 2017 ini terdiri atas:

Batang Tubuh: Terdiri atas 317 halaman dan berisi 573 pasal;Lampiran I: Tentang Jumlah Anggota KPU Provinsi dan Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota;Lampiran II: Tentang Tentang Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi dan Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota;Lampiran III: Tentang Daerah Pemilihan Anggota DPR-RI;Lampiran IV: Tentang Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi;Penjelasan. Silakan unduh/download UU Nomor 7 Tahun 2017 (dalam satu naskah).