Meningkatkan Kejujuran Saat UN? Gampang!

Lebih kurang setahun lalu, salah seorang kepala sekolah di Kalimantan Selatan ini lebih kurangnya berkata, "Saya merasa sia-sia dan percuma saja memotivasi siswa untuk giat belajar. Sementara mereka tau pada akhirnya mereka juga akan dibantu oleh orang lain saat pelaksanaan UN".

Sebuah pernyataan yang disampaikan karena merasa tidak berdaya melawan praktik penyelenggaraan pendidikan, khususnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang -pada kenyataannya- juga melibatkan sistem.

Tidak perlu ribut di sini bagaimana itu UN berjalan. Sudah tau sama tau. Sudah banyak cerita dalam bentuk tulisan tentang bagaimana praktik dan metode dari kelas tradisional sampai kelas mutakhir untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Terlebih lagi cerita secara lisan, termasuk dari pada pelaku.
Sepertinya yang tidak begitu banyak adalah jawaban atas pertanyaan, bagaimana caranya untuk meningkatkan kejujuran pelaksanaan UN?
Pemerintah telah berusaha melakukan beberapa langkah, dan yang terkini -yang kacau balau itu- adalah membuat 20 (dua puluh) paket soal. Apakah kejujuran meningkat secara signifikan? Entahlah, sepertinya belum ada data statistik soal itu. Cuma saya hanya senyum bahkan tertawa saat mengetahui bagaimana sejumlah pihak mencoba mengakali hal ini dengan beragam trik. Termasuk menggunakan alasan geografis dan lain sebagainya.

Lantas, bagaimana caranya untuk mengingkatkan kejujuran saat pelaksanaan UN? Kenapa pula berani-beraninya mengatakan itu gampang.

Ilustrasi Ujian Nasional. Foto: Koleksi
Begini, UN katanya adalah untuk memetakan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Itulah yang mendasarinya, dan pemikiran ini memerlukan dana cukup besar. Karena apa?

Jika jujur, sepertinya kualitas pendidikan itu akan berbanding lurus dengan tingkat kelulusan. Sederhananya, kualitas pendidikan yang rendah akan memberikan hasil rendahnya pula tingkat kelulusan.

Rendahnya kualitas pendidikan dan tingkat kelulusan ini tentu harus diatasi, harus ditingkatkan. Sebab itu, secara ekuivalen, setiap 1% tingkat ketidaklulusan, pemerintah daerah yang bersangkutan akan mendapatkan bantuan Dana Program Peningkatan Kualitas Pendidikan sebesar 1 Milyar rupiah, yang boleh digunakan secara bebas sepanjang -secara normatif- untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kira-kiranya.... ini tentu masih kira-kira, rasa-rasanya banyak kepala daerah yang akan memerintahkan agar UN dilaksanakan dengan jujur. Kecuali tetap merasa gengsi jika daerahnya memiliki tingkat kelulusan yang rendah.

Tapi tentu, pemikiran ini adalah semata-mata pikiran sepintas lewat belaka, yang didasari oleh sebuah kesulitan untuk memahami, apakah sebuah sistem birokrasi itu berbeda dengan perusahaan yang memang sudah jelas berorientasi profit. Sebab kerap kali, kalau sudah urusan duit, birokrasi itu menjadi semacam hermaprodit. Tidak jelas kelaminnya, pemerintah ataukah perusahaan. Birokrat atau pengusaha, pelayan atau majikan.

Terlebih lagi, Anda semua harus tau, bahwa 'pendidikan' jika ditilik dari sisi bisnis akan dapat digambarkan dalam satu kata: menggiurkan.

Komentar