Pengembangan Ekonomi Kreatif Banjarbaru

Kota Banjarbaru itu adalah daerah yang miskin kekayaan alam dengan luas wilayah yang mungkin paling imut di Kalimantan Selatan.

Sebab itulah Banjarbaru perlu mendorong faktor-faktor lain yang dimiliki. Sudah lama kita selalu bicara -semisal- Banjarbaru yang memiliki keuntungan posisi geografisnya. Namun, apa yang telah dilakukan dengan keuntungan itu, serta banyak hal lainnya?

Sekarang, jika mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, maka diutamakan pada sejumlah hal berikut:
  1. Periklanan;
  2. Arsitektur;
  3. Pasar seni dan barang antik;
  4. Kerajinan;
  5. Desain;
  6. Fashion (mode);
  7. Film, video, dan fotografi;
  8. Permainan interaktif;
  9. Musik;
  10. Seni pertunjukan;
  11. Penerbitan dan percetakan;
  12. Layanan komputer dan piranti lunak;
  13. Radio dan televisi; dan
  14. Riset dan pengembangan
Saat ini, satu-satunya hal yang diperhatikan Pemko Banjarbaru adalah soal periklanan. Hal yang paling terkini adalah rencana kenaikan biaya pemasangan reklame. Itu saja. Lantas, bagaimana seyogyanya peran Pemerintah Kota Banjarbaru?
Tentu, sesuai namanya, dunia kreatifitas adalah dunia yang dinamis, dia bergerak dengan dasar kekuatan ide dan inisiatif. Jika dikaitkan dengan Peran pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru, maka porsi peran Pemko adalah sebagai pendukung.
Sampai saat ini saya masih berpandangan, bahwa Pemko bukanlah perusahaan yang hanya berpikir bagaimana caranya untuk mencari untung (untuk PAD). Satu hal lain yang teramat penting dan strategis adalah bagaimana pemko dapat mendukung dan mendorong masyarakat agar lebih berdaya. Sisanya, silakan masyarakat begerak, biar masyarakat juga tak manja.

Karenanya, secara pribadi saya menilai perlu bagi Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan perubahan nomenklatur pada Dinas Kebudayaan Pawisata, Pemuda dan Olah Raga. Perubahan dimaksud adalah dengan memasukkan Ekonomi Kreatif padanya, sehingga selaras dengan kementerian induknya.

Mungkin menjadi Dinas Kebudayaan, Pawisata dan Ekonomi Kreatif. Atau apalah namanya. Perubahan nomenklatur ini tentu akan memiliki konsekuensi lain. Mungkin akan ada Bidang Ekonomi Kreatif.

Atau, jika tidak dilakukan, maka mau tidak mau seluruh pihak di Pemko Banjarbaru harusnya memang lebih kreatif lagi, jangan terjebak pada hal-hal yang hanya bersifat rutin. Mau dululah, soal mampu atau tidak biar nanti belakangan.

Komentar